Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatur mengenai uang panjar. . Pasal 1464 KUHPer: . “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat mem…
MEKANISME ARBITRASE SESUAI DENGAN UU NO 30 TH 1999 Proses arbitrase diawali dengan penyampaian tuntutan oleh pemohon. Pasal 38 UU 30/1999 menyatakan bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan ole…
Hak eksekutif diluar hak-hak yang telah diberikan kepada presiden oleh konstitusi menjadi hal yang sentral untuk dibahas. Misalnya dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa menteri-menteri di…
2.1 PENGERTIAN UPAYA HUKUM Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pad…
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha…
Berikut penjelasan singkat mengenai ke-empat-nya: . . 1. Pengadilan Umum Memutus dan mengadili perkara pidana (umum/khusus) serta perkara perdata (umum/khusus). Contoh: Kasus Pembunuhan, Narkoba, Pen…
Apa saja hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana? . Mengenai hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. . Mengen…
Social Plugin